Kamis, 17 April 2014

Power Point Akuntansi Internasional (Thailand)


Standard Akuntansi (Thailand) from Soraya Imaniar

Akuntansi Internasional (Thailand)

Nama: Soraya Imaniar N. H.
NPM: 26210661
Kelas: 4EB15
Kelompok: 5


STANDAR AKUNTANSI THAILAND
Standar Akuntansi Thailand dan Standar Pelaporan Keuangan yang diumumkan oleh Thailand Federasi Profesi Akuntansi (FAP) dan sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional (IAS) dan International Financial Reporting Standards (IFRS). Orang-orang yang saat ini berlaku sejak 1 Januari 2011 dirangkum dalam tabel di bawah ini. Perhatikan bahwa entitas akuntabel non - publik dapat memilih untuk mengadopsi Thailand Standar Pelaporan Keuangan untuk Non - Publik Akuntabel Entitas - NPAEs.Sebuah entitas akuntabel non - publik adalah sebuah entitas yang tidak salah satu dari berikut :

  1. utang Its atau efek bersifat ekuitas diperdagangkan di pasar umum atau sedang dalam proses penerbitan instrumen tersebut untuk perdagangan di pasar umum (bursa efek dalam negeri atau asing atau pasar over-the -counter, termasuk lokal dan regional pasar), 
  2. Suatu entitas yang memiliki aktiva dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok luas orang luar sebagai salah satu bisnis utamanya, seperti lembaga keuangan, perusahaan asuransi, broker sekuritas / dealer, reksa dana dan Pertanian Futures Exchange of Thailand,
  3. Perusahaan-perusahaan publik,
  4. entitas lain yang dapat ditentukan di masa depan.
Beberapa entitas juga dapat memegang aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok luas orang luar karena mereka memegang dan mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan kepada mereka oleh klien , pelanggan atau anggota tidak terlibat dalam pengelolaan entitas. Namun, jika mereka melakukannya untuk alasan yang terkait dengan bisnis utama (seperti, misalnya, mungkin terjadi untuk perjalanan atau agen real estate, sekolah, organisasi amal, perusahaan koperasi yang membutuhkan deposit keanggotaan nominal, dan penjual yang menerima pembayaran sebelum penyerahan barang atau jasa seperti perusahaan utilitas), itu tidak membuat mereka bertanggung jawab kepada publik .Anak perusahaan yang orangtuanya menggunakan TFRSs penuh, atau yang merupakan bagian dari kelompok konsolidasi yang menggunakan penuh TFRSs, tidak dilarang menggunakan Thai Standar Pelaporan Keuangan untuk Entitas Non - Publik Akuntabel - NPAEs dalam laporan keuangannya sendiri jika bahwa anak dengan sendirinya tidak tidak memiliki akuntabilitas publik. Jika laporan keuangannya digambarkan sebagai sesuai dengan TFRs untuk NPAEs, itu harus mematuhi semua ketentuan TFRs ini.Jika ada entitas akuntabel non - publik memilih untuk tidak mengadopsi Thailand Standar Pelaporan Keuangan untuk Non - Publik Akuntabel Entitas - NPAEs, mereka harus mematuhi setiap TAS dan TFRs.

NO
Standar Akuntansi Thailand
TAS 1
Penyajian Laporan Keuangan
TAS 2
Persediaan
TAS 7
Laporan Arus Kas
TAS 8
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Kesalahan
TAS 10
Peristiwa setelah Tanggal Neraca
TAS 11
Kontrak Konstruksi
TAS 16
Aset Tetap
TAS 17
Sewa Guna Usaha
TAS 18
Pendapatan
TAS 19
Imbalan Kerja
TAS 23
Biaya Pinjaman
TAS 24
Pengungkapan Pihak Terkait
TAS 26
Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
TAS 27
Konsolidasi dan Laporan Keuangan Terpisah
TAS 28
Investasi pada entitas Asosiasi
TAS 29
Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflansi
TAS 31
Partisipasi dalam Ventura Bersama
TAS 33
Laba per Saham
TAS 34
Laporan Keuangan Intern
TAS 36
Penurunan Nilai Aset
TAS 37
Provisi,Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontijensi
TAS 38
Aset Berwujud
TAS 40
Investasi Properti

No
Standar Pelaporan Keuangan
TFRs 2
Share – Berdasarkan Pembayaran
TFRs 3
Kombinasi Bisnis
TFRs 5
Aset  Tidak Lancar yang Dimiliki dan Operasi yang Dihentikan
TFRs 6
Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral
TFRs for NPAEs
Pelaporan NPAEs Thai Financial Standard untuk Entitas Non – Pubik Akuntabel


Standar Akuntasnis Thai tua yang jumlahnya berubah yang masih digunakan :
 
101
Hutang Diragukan dan Kredit Macet
103
Pengungkapana dalam Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
104
Akuntansi Restrukturisasi Hutang Piutang
105
Akuntansi Investasi Tertentu Utang dan Ekuitas
106
Akuntansi Perusahaan Investasi
107
Instrumen Keuangan : Penyajian dan pengungkapan


Standar Akuntansi Thailand yang telah disetujui dan akan berlaku efektif untuk Periode Akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 adalah :
TAS 12
Pajak Penghasilan
TAS 20
Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
TAS 21
Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing


SEJARAH NEGARA THAILAND
Asal usul Kerajaan Thai atau Thailand secara tradisional dihubungkan dengan sebuah kerajaan bernama kerajaad Sukhotai pada 1238. Umur kerajaan ini sangat pendek sehingga kiprahnya dilanjutkan oleh kerajaan Ayuttha yang berdiri pada abad ke 14. Kebudayan Kerajaan Thai atau Thailand dipengaruhi oleh Tiongkok dan India.

Thailand mulai membina hubungan dengan beberapa Negara besar, seperti Eropa pada awal abad ke 16. Meskipun hubungan tersebut diwarnai tekanan yang kuat dari Negara besar tersebut, Thailand tetap bertahan menjadi satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara Eropa. Akan tetapi dengan adanya pengaruh dai barat menyebabkan perubahan pada abad ke 19. Hal ini kemudia membuat kelonggaran untuk pedagang dari Britania.
Kelonggaran bagi para pedagang Britania ini menyebabkan banyaknya pengaruh-pengaruh baru masuk dan menjadi suatu trend masyarakat Thailand pada saat itu. Selain itu kedatangan pedagang dari Britania juga mengakibatkan adanya kemunduran bagi para pedagang local Thailand.
Pada 1932, sebuah revolusi tak berdarah terjadi di Thailand. Revolusi itu menyebabkan dimulainya system pemerintahan Monarki Konstitusional. Pada perang dunia ke II Thailand bersekutu dengan Jepang. Namun pada saat perang dunia berakhir, Thailand bersekutu dengan Amerika Serikat. Di Thailand terjadi beberapa kali kudeta setelah berakhirnya perang dunia ke II. Kudeta ini telah membawa Thailand kea rah demokrasi pada 1980-an.

Sistem Akuntansi di Thailand
Thailand adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil menghindari penjajahan. Tetapi sistem akuntansi di negara ini menghargai transparansi dan kebutuhan informasi investor, mirip dengan negara Anglo-Amerika. Setelah krisis keuangan tahun 1997. Thailand menerapkan reformasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan meningkatkan investasi untuk kompetisi. Perekonomian Thailand pulih dengan cepat dan mengalami pertumbuhan yang bagus. Tingkat kemiskinan juga menurun sebagai akibat dari penguatan ekonomi.
Standar akun dikeluarkan oleh ICAAT, yang didirikan pada tahun 1948. tetapi, standar akuntansi Thailand harus disetujui oleh menteri keuangan dan ditempatkan secara hukum sebelum perusahaan menggunakan mereka. Sekarang ICAAT telah mengadopsi 21 dari seluruh standar IAS.
Komisi bursa saham Thailand mensyaratkan bahwa semua perusahaan yang mendaftarkan diri pada SET (bursa saham Thailand) harus diaudit oleh auditor eksternal dan independen. Lebih jauh lagi perusahaan yang ingin mendaftarkan diri dalam bursa harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh investor. Sebagai tambahan , ini sudah diputuskan bahwa pengawasan perusahaan yang sudah masuk ke dalam bursa saham yang dulunya dilakukan oleh menteri keuangan sekarang di pindahkan ke Thailand SEC yang mana akan menghasilkan peraturan organisasi dan penekanan hukum ke perusahaan yang sudah terdaftar dalam busrsa saham.
Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan.
Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015.
Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik.

Thailand
Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak mengalami kolonisasi. Sistem akuntansi yang berlaku menunjukkan nilai transparansi dan informasi yang dibutuhkan investor seperti pada negara-negara Anglo-Amerika. Standar akuntansi di Thailand diterbitkan oleh Institut of Certified Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun Accountants and Auditors of Thailand (ICAAT) yang didirikan tahun 1948. Namun harus mendapat persetujuan menteri perdagangan sebelum perusahaan diwajibkan memakainya. Sampai saat ini, ICAAT telah mengadopsi 21 dari standar IAS. Thailand SEC mewajibkan seluruh perusahaan yang tercatat di bursa Thailand untuk diaudit oleh Akuntan Publik.
Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Thailand (Thai GAAP) didasarkan pada IASs dan SAK. Hanya beberapa Thai Standar Akuntansi (Tass) seperti akuntansi atas restrukturisasi kredit bermasalah, akuntansi untuk perusahaan investasi, hutang piutang dan utang buruk, dan pengakuan pendapatan untuk bisnis real estat berasal dari US GAAP relevan.
Federasi Profesi Akuntansi (TPI) berencana untuk mengadopsi sepenuhnya SAK sebagai GAAP Thailand untuk perdagangan aktif lima puluh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Thailand (SET 50) pada tahun 2011. Setelah itu, adopsi penuh SAK oleh SET 100 yang direncanakan untuk 2013. Sisa dari perusahaan yang terdaftar dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Pasar Investasi Alternatif (MAI) harus sepenuhnya mengadopsi SAK pada tahun 2015. Para IASs dan SAK yang akan sepenuhnya diterapkan ke semua perusahaan yang terdaftar sebagaimana dimaksud adalah yang diterbitkan dalam volume terikat pertama 2009 (IFRS 2008). Bagi perusahaan publik tidak terdaftar, TPI berencana untuk menerbitkan Tass dan TFRSs yang setara dengan IASs dan 2006 SAK versi (IFRS 2006) untuk diterapkan di 2011. Namun, FAP dapat mengeluarkan pemberitahuan untuk memberikan pengecualian untuk beberapa Tass dan TFRSs yang terlalu sulit untuk diterapkan oleh perusahaan non-publik.

DELAPAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN AKUNTANSI NEGARA THAILAND
1. Sumber Pendanaaan
Sumber pendanaan dari negara Thailand berasal dari Ekonomi Thailand yang bergantung pada ekspor, dengan nilai ekspor sekitar 60% PDB. Kepulihan Thailand dari Krisis Finansial Asia pada 1997-1998 banyak tergantung permintaan luar dari Amerika Serikat dan pasar asing lainnya. Sekitar 60% dari seluruh angkatan kerja Thailand dipekerjakan di bidang pertanian. Beras adalah hasil bumi yang paling penting. Thailand adalah eksportir besar di pasar beras dunia. Komoditi pertanian lainnya yang dihasilkan dengan jumlah yang cukup besar adalah ikan dan produk-produk perikanan lainnya, tapioka, karet, biji-bijian, dan gula. Ekspor makanan jadi seperti tuna kaleng, nenas dan udang beku juga sedang meningkat.
Dengan mengekpor apa yang dimiliki negara Thailand seperti beras maupun produk-produk lain dapat membuat pendapatan negara Thailand bertambah. Dengan bertambahnya pendapatan dapat dijadikan pendanaan bagi negara. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka semakin besar juga pendanaan atau pembelanjaan yang dapat dikeluarkan oleh negara Thailand.

2. Sumber Hukum
Pendiri hukum Thailand modern adalah Pangeran Rabi dari Ratchaburi yang memainkan peran utama dalam memperkenalkan sistem modern administrasi peradilan. Penyusunan Kode Sipil dan komersial dimulai pada masa pemerintahan Raja Rama V dan selesai pada masa pemerintahan Raja Rama VII.
Revolusi 1932 memiliki efek penting pada sistem hukum dan peradilan Thailand karena mengubah bentuk pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Konstitusi vested kekuasaan kehakiman dengan Pengadilan. Hakim melaksanakan tugasnya atas nama Raja dan terjamin kemandirian dalam kasus mengadili menurut hukum yang berlaku.

3. Perpajakan
Informasi pajak Thai : perpajakan umum atas penghasilan, bagaimana itu dihitung , kapan harus membayar pajak , apa ada pembebasan dan banyak lagi. Semua individu, apakah asing atau Thai , yang bekerja di Thailand atau memiliki penghasilan kena pajak harus mengajukan permohonan untuk nomor identifikasi wajib pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Pendapatan pada presentasi dari kartu identitas atau paspor asing Thailand dan bukti dari kebutuhan untuk nomor tersebut.
Ada tarif pajak yang lebih rendah untuk perusahaan UKM dan kemitraan hukum , berarti dalam kasus ini, suatu entitas dengan tidak lebih dari 5 juta Baht modal disetor . Posisi pajak adalah sebagai berikut :
- di mana laba bersih kurang dari 150.000 Baht dalam periode akuntansi : tidak ada pajak
- di mana laba bersih lebih dari 150.000 Baht tetapi kurang dari 1 juta Baht dalam periode akuntansi : pajak 15 persen
- di mana laba bersih melebihi 1 juta Baht dalam periode akuntansi : 23 persen pajak untuk periode akuntansi yang dimulai dari 1 Januari 2012 , dan pajak 20 persen untuk periode akuntansi terhitung sejak 1 Januari 2013
Kantor pajak utama di Bangkok , tetapi ada Departemen Pendapatan kantor cabang di seluruh Thailand . Kantor Utama juga memiliki personel berbahasa Inggris yang dapat membantu dengan pajak pengarsipan, informasi umum atau untuk mencari cabang.

4. Ikatan Politik dan Ekonomi
Politik Thailand saat ini dilakukan dalam kerangka monarki konstitusional , dimana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan dan raja turun-temurun adalah kepala negara . Peradilan adalah independen dari eksekutif dan legislatif .
Kerajaan Thailand dan Kerajaan Siam akhir berada di bawah kekuasaan absolut raja- raja . Namun, setelah ' revolusi demokratik ' pada tahun 1932 , dipimpin oleh birokrat dan militer kebarat-baratan yang berorientasi tradisional , negara resmi menjadi di bawah monarki konstitusional dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Konstitusi tertulis pertama dikeluarkan. Namun politik menjadi arena pertempuran antara faksi-faksi elit lama dan baru , birokrat , dan jenderal . Kudeta terjadi dari waktu ke waktu , sering membawa negara di bawah pemerintahan junta belum lain . Sampai saat ini Thailand telah memiliki tujuh belas charter dan konstitusi , yang mencerminkan tingkat tinggi ketidakstabilan politik . Setelah kudeta berhasil , rezim militer telah dibatalkan konstitusi yang ada dan diumumkan charter interim . Negosiasi antara politisi , orang berpengaruh dan jenderal telah menjadi faktor utama untuk pemulihan stabilitas politik sementara.

5. Inflasi
Maret, harga konsumen naik 0,22% dari bulan sebelumnya, yang hampir tidak berubah dari kenaikan 0,23% yang diamati pada bulan Februari. Menurut Departemen Perdagangan, kenaikan Maret adalah hasil dari kenaikan harga untuk makanan dan minuman non-alkohol serta untuk transportasi dan komunikasi. Inflasi tahunan naik tipis dari 2,0% pada bulan Februari menjadi 2,1% pada bulan Maret. Hasilnya adalah setara dengan ekspektasi pasar.
Harga konsumen inti, yang mengecualikan energi dan harga pangan segar, turun sedikit dari 0,27% pada Februari menjadi 0,08% pada bulan Maret. Selain itu, inflasi inti tahunan naik tipis menjadi 1,3% (Februari: 1,2%). Inflasi inti masih dalam kisaran target bank sentral sebesar 0,5% -3.0%.
The Bank of Thailand memproyeksikan inflasi akan rata-rata 2,4% pada tahun 2014. FocusEconomics Consensus Forecast panelis memperkirakan inflasi rata-rata 2,8% pada tahun 2014, yang turun 0,1 poin persentase dari Konsensus bulan lalu. Untuk tahun 2015, panelis melihat rata-rata inflasi sebesar 3,1%.

6. Tingkat Perkembangan Ekonomi
Pada tahun 2010 ekonomi negara thailand akan tumbuh lebih dari 7% setahun ini namun melambat pada tahun 2011, walaupun awal tahun adanya kekerasaan dan bencana. Berikut merupakan beberapa faktor untuk menunjang Perekonomian dinegara Thailand.
1. Pertanian (agrikultur)
Hasil pertanian yang utama di Thailand Beras, singkong (tapioca), karet, jagung, tebu, kelapa, kacang kedelai
2. Pertambangan
Hasil pertambangan meliputi timah (hasil pertambangan utama), tembaga, minyak dan gas, biji besi, emas, timbal, dan wolfram.
3. Industri
Industri yang dikembangkan masih bersifat industri pengolahan hasil alam, seperti pengolahan beras, pengolahan karet mentah, pemintalan benang, tekstil, semen, dan berbagai produk olahan minyak bumi. Saat ini mulai berkembang industri perakitan komponen elektronika dan otomotif.
4. Pariwisata
Pemerintah Thailand menggabungkan konsep wisata alam dan wisata budaya. Salah satu objek wisata alam yang terkenal adalah Pantai Pattaya di Teluk Siam dan panorama indah pegunungan di Chiang Mai (Pegunungan Utara). Wisata budaya berupa bangunan-bangunan sejarah atau tarian khas Thailand.

7. Tingkat Pendidikan
Dalam acara rapat dengan Atase Pendidikan (atdik) yaitu untuk pemantapan program kerja dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri di Bangkok (SILN), telah di paparkan tentang sistem pendidikan di Thailand. Dalam paparan tentang sistem pendidkan di Thailand ternyata ada kesamaan dengan sitem pendidikan di Indonesia dan ada juga perbedaanya. Berikut ini penjelasannya.
Sistem pendidikan di Thailand terbagi menjadi 3, yaitu : pendidikan formal, pendidikan non-formal dan pendidikan informal.Untuk sistem pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan tinggi. sedangkan sistem pendidikan non-formal terdiri dari : program sertifikat kejuruan, program short course sekolah kejuruan dan interest group program.
Wajib belajar di Thailand adalah wajib belajar 9 tahun, dengan rincian grade sebagai berikut :
• Pendidikan play group dan TK usia 3-6 tahun
• Pendidikan Sekolah dasar (selama 6 tahun), grade 1-6
• Pendidikan Sekolah Menengah (selama 3 tahun), grade 7-9
• Pendidikan Sekolah Menengah atas (selama 3 tahun), grade 10-12
Untuk grade 7-12 dalam satu kompon sekolahan, mereka tak harus mendaftar lagi , sudah otomatis melanjutkan di sekolah itu.
Ujian Nasional (UN) di Thailand dikoordinasikan oleh Bureu of Education Testing Office dari Komisi Pendidikan Dasar yang memakai Sistem Ordinary National Education Test (O-net). UN di wajibkan untuk grade 3, 6, 9 dan 12. Ada 8 mata pelajaran yang di-UN kan yaitu :
1. Bahasa Thai
2. Matematika
3. Science
4. Ilmu sosial
5. Agama dan Kebudayaan
6. Bahasa asing
7. Health dan Physical Education
8. Art, Career dan Technology
Sedangkan siswa dari grade 1,2,4,5,7,8,10 dan 11, mengikuti ujian kelas dari sekolah masing-masing yang mengacu dari Office of Academic affair , Kementrian Pendidikan Thailand, secara serentak. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kawan-kawan.

8. Budaya
Budaya dari Thailand menggabungkan kepercayaan budaya dan karakteristik adat ke daerah yang dikenal sebagai Thailand modern ditambah dengan banyak pengaruh dari India kuno, Cina, Kamboja, bersama dengan tetangga pra-sejarah budaya Asia Tenggara . Hal ini dipengaruhi terutama oleh Animisme , Hindu , Buddha , serta oleh migrasi kemudian dari Cina , dan selatan India .


Source :
http://msna.biz/thai-accounting-tax/thai-accounting-standards
http://maylanilestari.blogspot.com/2011/04/kebudayaan-negara-thailand.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Thailand
http://www.focus-economics.com/en/economy/charts/Thailand/Inflation
http://thailand.angloinfo.com/money/income-tax/
http://www.pajak.go.id/content/ringkasan-tarif-p3b
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Thailand
http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa- negara/
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://wiloda.blogspot.com/2013/04/akuntansi-negara-thailand.html

Rabu, 22 Januari 2014

BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)


Pengertian BPHTB
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
Prinsip yang dianut dalam UU BPHTB adalah :
a.    Pemenuhan kewajiban BPHTB berdasarkan self assessment system.
b.    Besarnya tarif 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP).
c.    BPHTB merupakan pajak daerah namun sebagian besar penerimaan akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat .

Pengertian PBB
Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh menteri keuangan.
Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJOP . Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 20% dari NJOP (jika NJOP kurang dari 1 miliar rupiah) atau 40% dari NJOP (jika NJOP senilai 1 miliar rupiah atau lebih). Besaran PBB yang terutang dalam satu tahun pajak diinformasikan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).


Perbedaan PBB dan BPHTB
Keterangan
PBB
BPHTB
Subjek Pajak
·         orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
·         Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi Wajib Pajak.
·         orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.
·         Subjek BPHTB yang dikenakan kewajiban membayar BPHTB menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi Wajib Pajak.
Objek Pajak
Bumi dan Bangunan
Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru **
Tarif Pajak
tunggal sebesar 0,5%
tunggal sebesar 5%
Dasar Pengenaan Pajak
Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (sales value = NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
Apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang dipakai adalah NJOP PBB.
Dalam hal NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

**) Penjelasan Objek Pajak BPHTB
Hak Atas Tanah meliputi :
·   Hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
·       Hak guna usaha (HGU), yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
·       Hak guna bangunan (HGB), yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
·       Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
·     Hak milik atas satuan rumah susun, yaitu hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
·  Hak pengelolaan, yaitu hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan BPHTB
·       Objek pajak yang diperoleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
·   Objek pajak yang diperoleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
·  Objek pajak yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
·      Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
·       Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
·       Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
·     Yang dimaksud dengan tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, misalnya, tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk instansi pemerintah, rumah sakit pemerintah, jalan umum.
·    Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pengakuan hak oleh Pemerintah.
·       Yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.

Tata Cara Perhitungan
BPHTB           = Tarif pajak x NPOPKP
                        = 5 % x ( NPOP – NPOPTKP )
Perhitungan di atas dapat dibuat dengan urutan sebagai berikut :
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)                                                 xxx
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)            xxx (-)
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)                         xxx
BPHTB yang terutang/dibayar:
( 5 % x NPOPKP )                                                                            xxx

Jika perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut karena waris/hibah wasiat/pemberian hak pengelolaan, maka BPTHB yang harus dibayar adalah :
BPHTB = 50 % x BPHTB yang terutang.

CONTOH SOAL
Tuan Rosadi membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak Rp 450.000.000.
Besarnya BPHTB yang terutang dihitung sebagai berikut :
NPOP                                                             Rp 450.000.000
NPOPTKP                                                      Rp   50.000.000 (-)
NPOPKP                                                        Rp 400.000.000
                                                                      
Pajak BPHTB yang terutang :
         5% x Rp 400.000.000 = Rp 20.000.000

Perbedaan Perhitungan PBB dan BPHTB
Perhitungan Besaran PBB:
Sebuah rumah dengan bangunan 100 m² berdiri di atas lahan 200 m². Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per m² dan nilai bangunan Rp600.000 per m². Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?


* Harga tanah : 200 m² x Rp. 700.000                        =    Rp    140.000.000
* Harga Bangunan: 100 m² x Rp600.000                    =    Rp      60.000.000
                                                                                       -------------------- +
* NJOP sebagai dasar pengenaan PBB                       =    Rp    200.000.000
* NJOP Tidak Kena Pajak                                         =    Rp      12.000.000
* NJOP untuk penghitungan PBB                               =    Rp    188.000.000
* NJKP (Nilai Jual Kena Pajak): 20% x Rp188.000.000   
                                                                                   =    Rp      37.600.000
* Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang :
0,5% x Rp37.600.000                                                 =    Rp          188.000
* Faktor Pengurangan / Stimulus                                  =    Rp            15.000
                                                                                       -------------------  -
PBB YANG HARUS DIBAYARKAN                        =    Rp            73.000
     
     
Perhitungan Besaran BPHTB
Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 m² dan luas bangunan 100 m². Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp700.000 per m² dan nilai bangunan Rp600.000 per m². Berapa besaran BPHTB yang harus dikeluarkan oleh pembeli rumah tersebut?

* Harga Tanah: 200 m² x Rp700.000                          =    Rp    140.000.000
* Harga Bangunan: 100 m² x Rp600.000                    =    Rp      60.000.000
                                                                                       -------------------- +
* Jumlah Harga Pembelian Rumah:                             =    Rp    200.000.000
* Nilai Tidak Kena Pajak *)                                       =    Rp      60.000.000
                                                                                       -------------------- -
* Nilai untuk penghitungan BPHTB                            =    Rp    140.000.000
* BPHTB yang harus dibayar
     5% : 5% x Rp140.000.000                                    =    Rp       7.000.000

*) untuk wilayah Jakarta Rp60.000.000, Bogor Rp40.000.000, Tangerang Rp30.000.000 dan sebagainya. Besaran ini dapat berubah sesuai peraturan pemerintah setempat.

Pengelolaan Hasil Penerimaan BPHTB
Yaitu hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :
·    20 % (duapuluh persen) untuk pemerintah pusat yang selanjutnya dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten/kota;
·       16 % (enambelas persen) untuk propinsi;
·       64 % (enampuluh empat persen) untuk kabupaten/kota.

Tata Cara Peyetoran dan Pelaporan
1.    BPHTB yang terutang harus dibayar/dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak, yaitu sama dengan saat terutangnya BPHTB.
2.  Wajib pajak wajib membayar BPHTB yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sistem pemungutan BPHTB adalah self assessment.
3.  BPHTB yang terutang dibayar ke kas negara melalui Kantor Pos dan/atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh MenKeu dengan menggunakan Surat Setoran BPHTB.
4.  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar.
5.  Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kuramg Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula Belem terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah BPHTB yang teritang diterbitkannya SKBKBT.
6.   Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan BPHTB dan WP dikenakan sanksi berupa denda dan/atau bunga apabila:
a.       BPHTB yang terutang tidak atau kurang bayar
b.   Dari hasil pemeriksaan Surat Setoran BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
 Pada saat WP memperoleh Surat Tagihan BPHTB jumlah yang harus dibayar oleh WP adalah sebesar BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar dalam Surat Tagihan BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebukan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan Sejas saat terutangnya BPHTB. 

Contoh Surat Setoran BPHTB
 
Permohonan Keberatan BPHTB
Yang dapat diajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak adalah :
a.   SKBKB, yaitu surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah BPHTB terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
b.    SKBKBT, yaitu surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah BPHTB yang telah ditetapkan;
c.  SKBLB, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran BPHTB karena jumlah BPHTB yang telah dibayar lebih besar daripada BPHTB yang seharusnya terutang
d. SKBN, yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah BPHTB yang terutang sama besarnya dengan jumlah BPHTB yang dibayar

Disusun Oleh :
KELOMPOK 5 BREVET A (20 Januari 2014 – 24 Januari 2014)
Nama Anggota Kelompok :
1.    Rini Nurmala Fitri                       (25210990)
2.    Rizka Amalia N                           (2A212092)
3.    Shelly Apriani Restia                  (26210511)
4.    Soraya Imaniar N.H                    (26210661)
5.    Taviani Kumaladewi                    (29210590)
6.    Yasinta Nur W                             (28210604)

Sumber :